Aspebindo: Kebijakan Jokowi hentikan ekspor nikel sudah tepat

“Setuju dan mendukung Presiden Jokowi, harus bangun industri dalam negeri,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat dengan melarang ekspor bahan mentah nikel dan fokus untuk membangun industri dalam negeri.

“Setuju dan mendukung Presiden Jokowi, harus bangun industri dalam negeri,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan tidak hanya menghentikan nikel, Presiden Jokowi juga telah mengumumkan pelarangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit pada tahun 2023 mendatang.

Anggawira berpendapat kebijakan itu sangat tepat untuk sisa masa jabatan kepemimpinan Presiden Jokowi yang kurang lebih dua tahun.

Dia berharap presiden selanjutnya berkomitmen melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi.

“Wajib melanjutkan karena sudah on the track,” harapnya.

Hal senada diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah yang mengatakan sejak Indonesia merdeka, baru kali ini pemerintah secara tegas melakukan pelarangan terhadap eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) meskipun mendapat gugatan dari dunia internasional.

Trubus menegaskan memang sudah saatnya lebih mengutamakan pengolahan dalam bahan mentah di dalam negeri, agar produk-produk Indonesia memiliki nilai jual yang lebih kompetitif.

Selain itu, Trubus berharap kebijakan Presiden Jokowi terkait hilirisasi dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Walaupun mendapat tekanan dari dunia internasional seperti yang terjadi pada nikel yang di gugat ke organisasi perdagangan dunia (WTO), Trubus berharap pemimpin selanjutnya tidak gentar seperti yang dilakukan Presiden Jokowi.